Apa itu PPN?

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam wilayah Indonesia. PPN bersifat multi-stage non-cumulative — dipungut di setiap rantai penyerahan, tetapi tidak menumpuk berkat mekanisme kredit pajak.

Konsep dasar

PPN dipungut bukan oleh negara langsung dari konsumen, tapi melalui Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai "pemungut" — yang lalu menyetorkan selisihnya ke kas negara.

Mekanisme ini membuat PPN bersifat netral untuk bisnis ("pass-through") — beban akhir tetap di konsumen.

Tarif terbaru (PMK 131/2024)

Per Januari 2025:

Detail di PPN & DPP Nilai Lain.

Siapa wajib memungut PPN?

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban PKP timbul jika omzet > Rp 4,8 miliar/tahun (lihat PKP vs Non-PKP).

Pengusaha di bawah ambang itu boleh:

• Tetap non-PKP → tidak memungut PPN, tidak boleh kredit PPN Masukan
• Memilih dikukuhkan PKP → memungut PPN, boleh kredit PPN Masukan

Faktur Pajak

Bukti pungutan PPN adalah Faktur Pajak elektronik yang dilaporkan ke DJP. Setiap penjualan barang/jasa kena PPN oleh PKP wajib disertai Faktur Pajak dengan nomor seri yang ditugaskan DJP.

Bagaimana esaFiskaly menanganinya

1. 1

   Setup tenant sebagai PKP

2. 2

   Aktifkan flag PKP di Profile Tenant. Sistem otomatis menambahkan kolom PPN ke invoice.

3. 3

   Buat invoice penjualan

4. 4

   Setiap baris item bisa ditandai sebagai "Kena PPN" — sistem menghitung 11% (non-mewah) atau 12% (mewah) sesuai setting item.

5. 5

   Faktur Pajak otomatis diterbitkan

6. 6

   Nomor seri diambil dari pool DJP yang sudah Anda input. Format A4 printable tersedia di Faktur Pajak → Print.

7. 7

   Tracking PPN Keluaran vs Masukan

8. 8

   Modul Pajak menampilkan ringkasan periode: Σ PPN Keluaran − Σ PPN Masukan = PPN yang harus disetor.

9. 9

   Generate SPT Masa PPN

10. 10

    Output XML/CSV siap unggah ke e-Faktur DJP. Lihat SPT Masa vs Tahunan.

Pertanyaan yang sering muncul

Selanjutnya

• PPN & DPP Nilai Lain (PMK 131/2024)
• PKP vs Non-PKP
• SPT Masa vs SPT Tahunan